Jaksa Penuntut Turin juga menyelidiki skema gaji yang diberikan Juventus kepada para pemainnya selama pandemic Covid-19 pada 2020 hingga 2021 lalu.

Sebagaimana diketahui, saat pandemi Covid-19 menyerang berbagai belahan dunia, sepak bola Italia menerapkan skema pemotongan gaji untuk klub-klubnya.

Hal ini dikarenakan saat itu kompetisi berjalan tanpa penonton, sehingga setiap klub, termasuk Juventus, kehilangan pendapatan utamanya dari tiket.

Dalam penyelidikannya, Jaksa Penuntut Turin memiliki indikasi bahwa Juventus melanggar aturan pemotongan gaji dengan metode di bawah tangan alias pribadi lewat skema bonus.

Hal ini bertentangan dengan pernyataan Juventus yang mengaku telah menangguhkan gaji para pemainnya selama Covid-19.

Parahnya, metode yang dipakai Juventus itu tak dilaporkan kepada Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) demi mengakali laporan keuangannya.

Salah satu pemain yang berani buka suara terkait masalah pemotongan gaji di Juventus itu adalah mantan pemainnya sendiri, yakni Cristiano Ronaldo.

Baru-baru ini, Cristiano Ronaldo menagih kesepakatannya dengan zJuventus berupa bonus senilai 19,9 juta euro (Rp325 miliar) agar dirinya bertahan di saat pandemi Covid-19.

Namun dokumen pendukung yang diberikan Cristiano Ronaldo untuk menagih pembayaran ini mendapat penolakan dari Jaksa Penuntu Turin.

Dalam laporan Calciomercato, tiga dokumen pendukung ini tidak kuat di mata hukum. Salah satu alasannya karena Juventus tak melaporkan perihal kesepakatan pribadi ini ke FIGC.

Tak ayal, Cristiano Ronaldo dianggap telah berbohong demi mendapat keuntungan pribadi atas kondisi yang tengah menimpa Juventus.

Namun, dokumen pendukung ini ternyata membuka babak baru terkait masalah di kubu Juventus. Apalagi dengan skema transfer Cristiano Ronaldo ke Manchester United pada 2021 lalu.

Dengan segudang masalah ini, Juventus bak berada di tepi jurang. Masalah demi masalah ini bisa saja menjerumuskan Juventus ke lubang kehancuran, lebih parah dari skandal Calciopoli pada 2006 silam.