INDOSPORT.COM - Di tengah suasana euforia kesuksesan timnas Indonesia dan sejumlah cabor lain yang berjaya di SEA Games 2023, Ketum PP PTMSI, Oegroseno, berbicara soal keinginan mengembalikan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke Jakarta. 

"Sejak PON 2000 dilaksanakan di luar Jakarta, dari sisi ekonomi justru banyak meninggalkan masalah, termasuk penyalahgunaan keuangan oleh pejabat publik di daerah yang menjadi tuan rumah PON," kata Oegroseno. 

Oegroseno mengklaim penyelenggaraan PON di Jakatta bisa menghemat anggaran hampir 70 persen. Total tujuh kali hajatan ini berada di luar Jakarta, mulai dari edisi 2000 (Jatim), 2004 (Sumsel), 2008 (Kaltim), 2012 (Riau), 2016 (Jabar), 2020 (Papua), dan 2024 (Aceh-Sumut). 

Enam penyelenggaraan terdahulu di luar Jakarta malah bukan prestasi olahraga yang menonjol, melainkan korupsi. Banyak pejabat daerah tuan rumah seperti Gubernur, Bupati, Wali kota, dsb. masuk penjara gara-gara menilep anggaran PON. 

Alasan yang selalu dipakai sebagai pijakan untuk menjadi tuan rumah PON di daerah adalah pemerataan pembangunan fasilitas olahraga. Tentu tidak selamanya tepat dan bisa dibenarkan. 

"Fakta membuktikan bahwa usai PON banyak fasilitas olahraga di daerah terbengkalai karena tak terawat dengan baik dan akhirnya teronggok bagaikan bangunan tua. Padahal, ratusan miliar uang negara habis untuk membiayai proyek pembangunannya," tutur Oegroseno. 

Menpora baru Dito Ariotedjo, lanjut Oegroseno, sudah harus mempertimbangkan kembali PON di Jakarta. Pasca-penyelenggaraan ke-21 tahun depan di Aceh-Sumut, dia langsung menghadap Presiden Jokowi dengan misi mengembalikan hajatan akbar ini ke Ibu kota. 

PON di Jakarta diyakini super efisien karena tidak ada lagi pembangunan fasilitas olahraga yang baru. Oegroseno merujuk kepada UU baru 11/2022, sehingga secara tersurat dan tersirat KONI bisa intervensi, demikian pula sebaliknya KOI sebagai representasi IOC bisa intervensi ke KONI. 

Intinya, PON di Jakarta bisa zero rupiah lantaran semua venue olahraga di Jakarta sudah dirawat dengan baik secara berkala setiap tahun dengan anggaran APBN untuk area venue GBK dan juga APBD untuk sarana yang dibangun Pemda DKI Jakarta. Para atlet dari seluruh provinsi juga bisa menikmati hasil pembangunan di Ibu kota.