Soal Pemindahan Ibu Kota, Susy Susanti: Semoga Ada Sarana Olahraga
INDOSPORT.COM – Kepala Bidan Pembinaan dan Prestasi PBSI, Susy Susanti turut mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke dua kota di Kalimantan Timur.
Dilansir dari Antara, peraih emas pertama bulutangkis untuk Indonesia di Olimpiade tersebut tidak mempermasalahkan rencana pemerintah memindahkan ibu kota selama didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
“Saya mah di mana saja asal Indonesia. Pelatnas pindah juga gak papa. Apalagi kalau fasilitasnya bagus. Apalagi kalau dibikinin,” kata Susy Susanti.
Pelatnas bulutangkis sendiri selama ini berbasis di Cipayung Jakarta Timur. Wadah pada atlet bulutangkis nasional menimba ilmu tersebut sudah ada sejak 1992, di mana pembangunannya diprakarsai oleh Ketua Umum PB PBSI saat itu, Try Sutrisno.
Akan tetapi, lokasi pelatnas sejauh ini belum banyak mengalami perubahan. Selain itu, akses menuju lokasi juga sudah terbilang sempit mengingat saat ini tempat tersebut sudah dikelilingi pemukiman padat penduduk.
Salah satu contoh infrastruktur olahraga Kaltim adalah empat stadion berskala besar seperti Stadion Utama di Palaran, Stadion Segiri, Stadion Aji Imbut, dan Stadion Batakan.
Pada hari Senin (26/08/19), Presiden RI Joko Widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Tomur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.
“Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta.
Dipilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yakni minim risiko bencana, lokasinya strategis di tengah-tengah Indonesia, dan berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, Balikpapan dan Samarinda.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan kedua kawasan tersebut telah memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.