Presiden Jokowi Minta Bantuan Jepang Guna Selamatkan Indonesia dari Sanksi WADA
INDOSPORT.COM - Presiden Joko Widodo meminta bantuan Jepang, guna memberi arahan dan mendampingi Indonesia untuk menyelesaikan pending matters, perihal sanksi Badan Anti-Doping Dunia (WADA).
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, pada Jumat (22/10/21). Menurutnya, Jokowi turut memberi perhatian serius atas kasus yang menimpa Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI).
"Presiden memantau dan mencermati setiap perkembangan dan tadi setelah diinformasikan tentang situasi terakhir," terang Zainudin Amali kepada media.
Menpora sendiri baru-baru ini membentuk Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA, di mana Ketua Komite Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, ditunjuk menjadi ketua.
Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA bertugas untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi, sehingga LADI tak patuh bahkan mendapat sanksi dari WADA.
Selain itu, Raja Sapta Oktohari dan tim juga tengah menempuh jalur mediasi dengan Komite Olimpiade Internasional, agar bisa membantu berkomunikasi dengan WADA.
Presiden Jokowi mengapresiasi langkah tersebut, dan memberikan keleluasaan bagi Menpora dan Satgas untuk melanjutkan sesi investigasi bersama lembaga dari Jepang.
"Karena sekarang kami belum selesai dengan WADA, Presiden mempersilakan ada pendampingan dari pihak lain, dalam hal ini Lembaga Anti-Doping Jepang yang akan mensupervisi kita selama dalam masa ini."
1. Investigasi Dibuka ke Publik
Selain itu, Jokowi juga meminta agar hasil investigasi dibuka ke publik, tentang apa yang sebenarnya terjadi di tubuh LADI, hingga Indonesia mendapat sanksi WADA.
"Yang kedua, Presiden sampaikan ini harus diinvestigasi, kenapa ini terjadi dan semua hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik, tak boleh ada yang ditutupi."
Sebagaimana diketahui, LADI mendapat sanksi WADA karena dianggap tidak patuh menaati aturan dan program anti-doping. Akibatnya, sejumlah hak Indonesia di olahraga internasional ditangguhkan.
Di antaranya, tidak izinkannya bendera Merah Putih berkibar di ajang regional, kontinental hingga kejuaraan dunia atau event yang dimiliki organisasi major event.
Bahkan, Indonesia juga tidak diperbolehkan menjadi tuan rumah event-event olahraga internasional untuk satu tahun ke depan. Sehingga, beberapa agenda pun terancam batal jika masalah ini tidak terselesaikan.